KONSTRUKSI HUKUM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERAKILAN RAKYAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Abstract
Abstrak
Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan terkait kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perlindungan hukum terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan umum tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan terkait bagaimana kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan Perlindungan Hukum terhadap calon anggota DPR yang mempunyai suara terbanyak tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana diketahui bahwa penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, pada perhelatan Pemilu tahun 2019 penetapan calon terpilih menjadi salah satu problematika hukum, yaitu dengan adanya proses Penetapan calon terpilih anggota DPR Partai Gerindra yang dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu sebagai akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.
Abstract
The purpose of this paper is to explain legal certainty regarding the determination of elected candidates for members of the DPR and legal protection for candidates for members of the DPR who have the most votes in general elections but are not determined as elected candidates for members of the DPR by the General Election Commission. The method used in this research is normative juridical research. The results of this study describe how the legal certainty of determining the elected candidates for members of the DPR by the General Election Commission according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Legal Protection of candidates for DPR members who have the most votes but are not determined as elected candidates for DPR members by the Election Commission General according to Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. As it is known that the determination of elected candidates for members of the People's Legislative Assembly is an important element in holding general elections. However, in the 2019 election event, the determination of elected candidates became one of the legal problems, namely with the process of determining the elected candidates for members of the Gerindra Party DPR which were considered inappropriate and contrary to the provisions of the election law as a result of the South Jakarta District Court Decision No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Daftar Pustaka
Buku
Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
Imamulhadi, Ikhtisar Ilmu Hukum, K-Media, Yogyakarta, 2017
Salim H. Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Sudrajat Tedi, dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
Artikel Jurnal
Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
Ismail, “Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu”, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol.9 No. 2 April 2016.
Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Presentasi Daerah”, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020.
Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat”, Jurnal Hukum Justitia Et Pax Vol. 35 No. 1 Juni 2019.
R. Tony Prayogo, “Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02 2016.
Internet
“Arti Kepastian Hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” https://kbbi.lektur.id/kepastianhukum#:~:text=Kepastian%20Hukum%20Perangkat%20hukum%20suatu%20negara%20yang%20mampu,mampu%20menjamin%20hak%20dan%20kewajiban%20setiap%20warga%20negara, diakses tanggal 15 April 2021.
“BAB II Tinjauan Pustaka”,
http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20%28KBBI%29%20mengartikan%20perlindungan,unsur-unsur%2C%20yaitu%20unsur%20tindakan%20melindungi%2C%20unsur%20cara-cara%20melindungi, diakses tanggal 15 April 2022.
“Kepastian Hukum”, https://kamushukum.web.id/?s=kepastian+hukum, diakses tanggal 15 April 2022
“Pemilu 2019”, https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019, diakses Pada Tanggal 15 April 2022.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.
UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
Putusan Pengadilan
Putusan PN Jakarta Selatan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.
DOI: http://dx.doi.org/10.59017/setara.v3i1.309
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Copyright © Universitas Bung Karno SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.